ANDA PENGUNJUNG KE>>

hotel Hilton Toronto
Powered by Best Free Counters

Senin, 08 November 2010

Tema Kepengurusan PB HMI

“Meneguhkan Kemandirian Bangsa Melalui Karya dan Prestasi Nyata”

Term of Refference

Pendahuluan
Konggres HMI XXVII yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6-11 Juni 2009 telah menghasilkan beberapa keputusan penting yang ingin meneguhkan kembali peran dan kontribusi HMI bagi kemajuan bangsa. Hal ini setidaknya terumuskan dalam beberapa agenda strategis yang ditetapkan oleh Konggres yang segera dilakukan oleh HMI ke depan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa agenda strategis itu antara lain perlunya HMI mendorong sebuah mentalitas kemandirian yang perlu dimiliki oleh setiap komponen bangsa dalam menyongsong perubahan zaman yang semakin cepat.
Kemandirian yang dimaksud tentunya bukan hanya slogan namun juga membutuhkan sebuah prasyarat dan daya dukung sehingga kemandirian yang diinginkan lebih produktif dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Prasyarat dan daya dukung utama yang harus dimiliki adalah kapasitas dan kompentensi yang tinggi, internal karakter yang kuat, kemampuan bersaing dan keberanian untuk memikul tanggungjawab secara profesional.
HMI sebagai organisasi kader punya tanggungjawab moral untuk meniupkan kesadaran akan kemandirian ini kepada kader muda yang nantinya akan menjadi penerus dari generasi tua. Tanggungjawab moral ini harus diusung secara jamaah di bawah kepengurusan PB HMI Periode 2009-2011. Dalam Konggres ke 27 di Yogyakarta, M. Chozin Amirullah telah ditetapkan oleh peserta kongres untuk memimpin HMI secara nasional, menggantikan Syahrul Dasopang yang telah purna masa kepengurusannya. Terpilihnya Chozin sebagai ketua umum PB HMI tidak serta merta menjadikan amanah perjuangan HMI hanya bertumpu pada pundak satu orang. Sebagai institusi kebijakan tertinggi di HMI, PB HMI terdiri dari para pengurus yang jumlahnya puluhan orang. Semua personel PB HMI punya tanggungjawab bersama untuk memajukan HMI, sedangkan Chozin hanya bertugas sebagai penanggungjawab dan manajer mereka saja.
Untuk menindaklanjuti agenda strategis sebagaimana diamanatkan dalam konggres dan membawa HMI agar mampu berperan lebih besar bagi kemajuan bangsa melalui karya dan prestasinya diperlukan sebuah tim kerja kepengurusan yang solid yang mampu mengemban amanah secara professional.

Peran kritis dan Konstruktif
Setelah sekian lama terkungkung dalam sebuah rezim feodal dan opresif, Orde Baru, bangsa Indonesia kini memasuki sebuah zaman baru. Zaman baru tersebut menjadikan semangat  egaliatrianisme, pluralisme, dan berdemokrasi (bukan hanya dalam kerangka prosedural melainkan juga substansial) sebagai suatu landasan dalam melangkah. Di tengah demokrasi  yang begitu dinamis dan menuntut banyak perubahan saat ini, marilah kita merenung dan berpikir; apakah gerakan kita sudah banyak berkontribusi banyak terhadap perubahan bangsa ini?
Sebagai gerakan mahasiswa terbesar yang selalu menjadi salah satu tolok ukur perubahan sosial bangsa ini, sudah semestinya HMI dapat berperan lebih besar dalam perubahan dan pembangunan bangsa. Peran tersebut bisa dalam arti peran kritis dalam melakukan kontrol terhadap penguasa, atapun peran konstruktif dalam menciptakan karya-karya nyata yang bisa dipersembahkan kepada bangsa tercinta ini.
Pertama, peran kritis HMI bisa dilakukan dengan secara aktif memantau perjalanan pengelolaan pemerintahan oleh para pimpinan bangsa ini. HMI harus secara aktif melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan kata lain, sudah menjadi semacam amanah abadi buat organisasi semacam HMI ini untuk selalu berdiri di luar struktur negara, mewakili masyarakat sipil melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Sebab jika tidak, maka kekuasaan yang cenderung korup tersebut akan dengan mudahknya melakukan opresi terhadap rakyatnya. Dalam konteks inilah, maka sudah menjadi khittah HMI untuk selalu berperan sebagai “oposisi abadi” tanpa peduli siapapun penguasanya.
Pada konteks yang lebih mondial, melalui cabang-cabangnya, HMI juga harus mampu mengambil peran kiritis di daerah. Terdapat lebih dari 440 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Idealnya di setiap Kabupaten dan Kota tersebut, terdapat minimal satu cabang HMI. Dengan demikian, melalui cabang-cabangnya, HMI  mampu memerankan peran aktifnya sebagai kontroler terhadap pemerintahan di tingkat II tersebut. Hal ini penting, mengingat dengan adanya otonomi daerah, KKN yang dulunya terpusat di Jakarta, kini terdistribusi di daerah-daerah. Raja-raja kecil yang mengendalikan pemerintahan daerah berpotensi besar melakukan tindakan penyalahgunaan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan sipil yang kritis dan berani untuk melawan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang bisa membela masyarakat sipil selain HMI?
Kedua, HMI juga punya tugas mengambil peran konstruktif dalam rangka memajukan bangsa ini. peran-peran ini tentu saja bisa dilakukan dengan sebanyak mungkin menciptakan karya-larya berguna bagi bangsa. Secara internal, perkaderan HMI musti diarahkan untuk mendorong kader punya gairah dan kemampuan kekaryaan yang kuat. Bukan saatnya lagi kader-kader HMI bermalas-malasan dan berpangku tangan. Ini adalah saat dimana HMI harus berkarya dan bila perlu berprestasi. Ke depan, kader-kader HMI adalah kader-kader yang mempunyai kapasitas mumpuni baik dalam hal profesionalitas maupun kepemimpinan.
Dalam konteks ini, dibutuhkan dua jalan yang musti ditempuh untuk menciptakan kader yang unggul. Pertama adalah melalui pendidikan. Kader-kader HMI musti diarahkan agar mencintai bidang ilmu yang ditekuninya sehingga ia akan benar-benar menguasai dan profesional di bidang keilmuannya tersebut. Ia didorong agar bisa melanjutkan jenjang studi yang setinggi-tingginya agar ilmu yang dikuasainya bisa berkembang dan suatu saat benar-benr berguna bagi masyarakat. Kedua, melalui perkaderan yang dilakukan di HMI diaharapkan akan menciptakan sosok kader yang bukan hanya pintar secara akademis, akan tetapi juga punya jiwa independensi yang tinggi. Apa gunanya seseorang berilmu tinggi jika jiwanya adalah jiwa yang oportunistik. Perkaderan di HMI akan menciptakan sosok-sosok yang independen sehingga dalam berbuat ia hanya takut kepada Allah dan tidak mudah tergoda oleh tawaran material atau kenikmatan sesaat.

Minggu, 07 November 2010

Sejarah Singkat HMI-MPO

Sesuai dengan AD/ART-nya, nama sesungguh dari HMI-MPO adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Adapun ada tambahan MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) di belakang kata Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah untuk identifikasi bahwa HMI yang ini berbeda dengan HMI yang bersekretariat di Jl. Diponegoro (atau biasa disebut denga HMI-Dipo). Penambahan istilah MPO ini lahir saat menjelang kongres HMI XVI di Padang, Sumatera Barat tanggal 24-31 Maret 1986, HMI mengalami perpecahan internal sebagai akibat dari represi dari rezim Orde Baru yang memaksakan penerapan Asas Tunggal Pancasila. HMI yang sejak semula berasaskan Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu antara kubu yang tetap mempertahankan asas Islam dengan kubu yang berusaha mengikuti perintah Presiden Suharto mengubah asasnya menjadi Pancasila.
Pada mulanya MPO merupakan nama sekelompok aktivis kritis HMI yang prihatin melihat HMI yang begitu terkooptasi oleh rezim orde baru. Kelompok ini merasa perlu bergerak untuk mengantisipasi intervensi penguasa pada HMI agar HMI mengubah azasnya yang semula Islam menjadi pancasila. Bagi aktivis MPO, perubahan azas ini merupakan simbol kemenangan penguasa terhadap gerakan mahasiswa yang akan berdampak pada termatikannya demokrasi di Indonesia. Perpecahan tersebut berlangsung hingga kongres XVI, di mana kubu yang mempertahankan asas Islam akhirnya menyelenggarakan kongres sendiri di Yogyakarta. Pasca itu terbentuklah dua kepengurusan PB HMI, yaitu PB HMI yang menerima telah menerima penerapan Asas Tunggal dan PB HMI yang tetap menolak Asas Tunggal dengan tetap mempertahankan Islam sebagai asasnya. Dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru melakukan opresi terhadap kepengurusan HMI yang mempertahankan Islam ini, atau biasa dikenal dengan nama HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi). Selain dengan sebutan HMI-MPO, eksponen organisasi ini lebih senang menamakan dirinya sebagai HMI 1947, mengacu pada tahun pendirian HMI .
Sejak awal kemunculannya tahun 1980-an, HMI MPO tumbuh menjadi gerakan bawah tanah yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Pada periode 90-an awal HMI MPO adalah organisasi yang rajin mengkritik kebijakan Rezim Orba dan menentang kekuasaannya dengan menggunakan sayap-sayap aksinya yang ada di sejumlah provinsi. Sayap aksi HMI-MPO yang terkenal antara lain adalah FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) dan LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta) di Yogyakarta.
Di Yogyakarta LMMY merupakan sebuah organisasi masa yang disegani selain PRD dan SMID. Aksi solidaritas untuk Bosnia Herzegovina di tahun 1990 yang terjadi di sejumlah kampus merupakan agenda sayap aksi HMI MPO ini. Aksi demonstrasi menentang SDSB ke Istana Negara dan DPR/MPR pada tahun 1992 adalah juga kerja politik dua organ gerakan tersebut sebagai simbol melawan rezim. Aksi penolakan terhadap rezim orde baru di Yogyakarta merupakan bukti kekuatan HMI MPO dimana aksi 2 dan 3 April 1998 yang menjadi pemicu dari gerakan selanjutnya di Jakarta. Pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, HMI MPO adalah ormas satu-satunya yang menduduki gedung tersebut di hari pertama bersama FKSMJ dan FORKOT yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota hingga Soeharto jatuh pada 21 mei 1998.
Pasca jatuhnya Soeharto, HMI MPO masih terus demonstrasi dan aksi-aksi lainnya dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh penguasa.
Add caption

HOME

Himpunan Mahasiswa Islam


Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) merupakan organisasi utama dari Himpunan Mahasiswa Islam. HMI-MPO ini lahir saat menjelang kongres HMI XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 24-31 Maret 1986. Eksponen organisasi ini lebih senang menamakan dirinya sebagai HMI 1947, mengacu pada tahun pendirian organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia yang sejak awal menetapkan Islam sebagai azas organisasinya .

HMI MPO Dan Gerakan Reformasi 1998

Pada mulanya MPO merupakan nama sekelompok aktivis kritis HMI yang prihatin melihat HMI yang begitu terkooptasi oleh rezim orde baru. Kelompok ini merasa perlu bergerak untuk mengantisipasi intervensi penguasa pada HMI agar HMI mengubah azasnya yang semula Islam menjadi pancasila. Bagi aktivis MPO, perubahan azas ini merupakan simbol kemenangan penguasa terhadap gerakan mahasiswa yang akan berdampak pada termatikannya demokrasi di Indonesia.

Untuk menyampaikan aspirasinya, mula-mula forum MPO ini hanya berdialog dengan PB (pengurus besar) HMI. Akan tetapi karena tanggapan PB yang terkesan meremehkan, maka akhirnya MPO melakukan demonstrasi di kantor PB HMI (Jl. Diponegoro 16, Jakarta). Demonstrasi tersebut ditanggapi PB HMI dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau MPO. Beberapa anggota MPO ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Akhirnya simpati dari anggota HMI mengalir dan gerakan ini menjadi semakin massif.

Akhirnya dalam forum kongres di Padang pada tanggal 24-31 Maret 1986. HMI terpecah menjadi dua, yaitu HMI yang menerima penerapan asas tunggal (HMI-DIPO) dan HMI yang menolak asas tunggal (HMI-MPO), dan tetap menjadikan Islam sebagai asas organisasi. Selanjutnya kedua HMI ini berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya, dan HMI MPO tumbuh menjadi gerakan bawah tanah yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Pada periode 90-an awal HMI MPO adalah organisasi yang rajin mengkritik kebijakan Rezim Orba dan menentang kekuasaannya dengan menggunakan sayap-sayap aksinya yang ada di sejumlah provinsi. Sayap aksinya yang terkenal antara lain adalah FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta) dan LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta) di Jogyakarta tempat berkumpulnya para aktifis demokrasi LMMY merupakan sebuah organisasi masa yang disegani selain PRD dan SMID. Aksi solidaritas untuk Bosnia Herzegovina di tahun 1990 yang terjadi di sejumlah kampus merupakan agenda sayap aksi HMI MPO ini. Aksi demonstrasi menentang SDSB ke Istana Negara dan DPR/MPR pada tahun 1992 adalah juga kerja politik dua organ gerakan tersebut sebagai simbol melawan rezim. Aksi penolakan terhadap rezim orde baru di Jogyakarta merupakan bukti kekuatan HMI MPO dimana aksi 2 dan 3 April 1998 yang menjadi pemicu dari gerakan selanjutnya di Jakarta. Pada peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR tanggal 18-23 Mei 1998, HMI MPO adalah ormas satu-satunya yang menduduki gedung tersebut di hari pertama bersama FKSMJ dan FORKOT yang kemudian diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa dari berbagai universitas dan kota hingga Soeharto jatuh pada 21 mei 1998. Pasca jatuhnya Soeharto, HMI MPO masih terus demonstrasi mengusung gagasan perlu dibentuknya Dewan Presidium Nasional bersama FKSMJ.
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi HMI-MPO dibagi dalam beberapa golongan yakni :

* Struktur kekuasaan,
* Struktur pimpinan,
* Lembaga-lembaga Khusus,
* Lembaga Kekaryaan, serta
* Majelis Syuro Organisasi (MSO).

Struktur kekuasaan tertinggi di HMI MPO adalah forum Kongres, selanjutnya ditingkat Cabang ada Konperensi Cabang (Konperca) serta Rapat Anggota Komisariat (RAK). Sedangkan struktur pimpinan terdiri atas Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang (PC), serta Pengurus Komisariat (PK).

Untuk memperlancar serta mempermudah manajemen organisasi maka dibentuklah Koordinator Komisariat (KORKOM) sebagai pembantu cabang dalam mengkoordinir komisariat, serta Badan Koordinasi (BADKO) sebagai pembantu Pengurus Besar dalam mengkoordinir cabang. HMI (MPO) hingga saat ini (Oktober 2003) telah memiliki 38 cabang yang tersebar diseluruh penjuru Tanah Air dan untuk itu dibentuk 3 Badan Koordinasi (Badko) yakni: Btra]],Banten,DKI,Jabar), Badko Indonesia Bagian Tengah (Kalimantan,Jateng,DIY,Jatim,Bali) dan Badko Indonesia Bagian Timur (Sulawesi,Maluku,NTB,NTT,Papua).


Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan bidang khusus, maka dibentuk Lembaga-lembaga Khusus seperti Korps Pengader Cabang (KPC), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme para anggota HMI, dibentuk Lembaga-lembaga Kekaryaan seperti Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), dan sebagainya.